FORMASSU DAN DPC PERADI PERGERAKAN-LANGKAT, KUTUK KERAS, DUGAAN RAPID TEST ANTIGEN "BOTOT" DI BANDARA KUALA NAMU

 



UMKM News/28,04,21.
 Dugaan Praktek penggunaan Alat Rapid Test Antigen Beas atau Daur Ulang di Bandara Kuala Namu ini sungguh biadab, tidak bermoral, Kami memin pada Pihak Polda Sumut untuk mengusut tuntas dan juga perlu melakukan pengembangan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Dugaan kita, kasus ini bisa saja menjadi penomena gunung es yang menyeruak dimana-mana. Jika benar maka mereka telah memenuhi unsur tindak Pidana UU Kesehatan, apalagi ini dilakukan oleh oknum sebuah Perusaahaan sekelas Kimia Farma yang notabene adalah Perseroan Terbatas ternama, demikian pernyataan FORMASSU dan DPC Peradi Pergerakan Langkat, yang disampaikan oleh Ariffani, SH dan Sekjend FORMASSU Rafdinal, SSos.,MAP.



Perbuatan tak bermoral oknum Petugas Layanan Rapid Test di Bandara Kuala Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, sunggah sangat mencederai semangat Negara kita yang sedang berusaha untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi Covid 19, disaat kita sedang berupaya untuk membasmi pandemi covid 19, mereka malah mengumpulkan keuntungan pribadi dan menjadi aktor penyebar Virus berbahaya ini. Rasanya pantas mereka kita kutuk dan harus mendapatkan hukum mati sekaligus. Kita malah menduga, bahwa praktek seperti ini tidak hanya terjadi di Bandara Kuala Namu saja, bisa saja terjadi ditempat tempat lain, Kemungkinan itu sangat besar kemungkinannya, apabila  Layanan Rapid Test ini tidak dilakukan pengawasan dengan ketat seuai SOP pelaksanaanya. Untuk itu kami meminta pada Pemerintah dan Satgas Covid 19, untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang pelaksanaan Layanan Rapid Test Antigen ini, ujar Arif yang juga Advokat di LBH Perisai Keadailan ini.

Sebagaimana kita ketahui pada Selasa/2704/2021 lalau Polda Sumut melakukan pengerebekan di Layanan Rapid Test di Bandara Kuala Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Atas langkah kepolisian ini, Kami DPC PERADI PERGEARAKAN-Langkat, sangat mengapresiasi tindakan cepat dan tepat dari Personil Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Kriminal Khsuus Polda Sumatera Utara ini.  Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, enam orang petugas labolatorium rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, diamankan atas dugaan penggunaan alat rapid test antigen lebih dari satu kali (bekas). Keenam oknum yang terdiri dari analis hingga admin itu telah melanggar tindak pidana Undang - undang kesehatan. 

Rafdinal menegaskan, sungguh keji sekali, bagaimana lah moralitas oknum petugas tersebut, dimana menurut keterangan dari petugas Kimia Farma, saat diinterogasi oleh anggota mengaku bahwa alat yang di gunakan untuk pengambilan sampel setelah digunakan, dicuci dan di bersihkan kembali. Kemudian alat itu dimasukkan kembali ke dalam bungkus kemasan untuk digunakan pada pemeriksaan berikutnya. Ini kejadian luarbiasa tak bermoral.

Masyarakat yang menjadi korban dan dirugikan oleh praktek oknum Layanan Rapid Test Antigen, dapat saja melakukan gugatan pada PT Kimia Farma jika terbukti bahwa ada dugaan bahwa sistem pengawasan atas Layanan Publik oleh PT Kimia Farma melalui cucu perusahaanya PT Kimia Farma Diagnostik, yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa Penyediaan jasa dan produk layanan kesehatan terintegrasi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat pada bidang industri kimia, farmasi, biologi ini tidak berjalan. Karena ini menyangkut harkat martabat kesehatan hidup orang banyak. 

FORMASSU dan DPC PERADI PERGERAKAN akan terus memantau perkembangan kasus ini dengan membuka POS PENGADUAN Korban Rapid Test Antigen, dan menunggu sikap tegas dari PT Kimia Farma Tbk melalui cucu usahanya yaitu PT Kimia Farma Diagnostik yang kataya akan memberikan sanksi yang berat kepada oknum petugas yang memberikan layanan rapid test antigen dengan alat bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, sebagaimana dilansir di media massa, bahwa  Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Adil Fadhilah Bulqini mengatakan, tindakan yang dilakukan oknum petugas tersebut sangat merugikan perusahaan dan bertentangan dengan standard operating procedure (SOP) perusahaan, ujar Arif. 


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama